PENYULUHAN HUKUM
PENYEBARAN GAMBAR PORNO MELALUI AKUN MEDIA SOSIAL
DI SMK YAPENA BANDAR LAMPUNG

Nurbaiti Syarif 1, Fitri Setiyani Dwiarti2, Dina HAryati Sukardi2 
1,2, Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, 3Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia
Email : nurbaitysyarifutb@gmail.com1, fitrisetiyani05@gmail.com2, dinaharyati@umitra.ac.id

ABSTRACT
The misuse or negative impact of advances in information technology through computerized systems and internet networks is known as Cybercrime or cyber crime. One of the acts of cyber crime that often occurs in our society today is a crime in the field of decency, namely the crime of cyber pornography (cyberpornography). Cyber ​​pornography itself may be interpreted as the spread of pornographic content through the internet. The spread of cyber pornography crimes that are rampant today is mostly done through the internet, especially using social media. Not only adults and young people who are the audience but children also participate can easily access it.

A legal product is needed that can reach more deeply into the perpetrators of pornography crimes, considering that as mentioned above in relation to existing regulations, it still seems that there is legal confusion and even overlaps in the meaning of the meaning of the article, namely between what is meant by "pornography" as referred to in the Act. Law on Pornography and what is meant by content that violates decency as stipulated in the Law on Information and Electronic Transactions.
Keywords: Spreading, Porn Images, Social Media Accounts

ABSTRAK

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah  Cybercrime atau kejahatan siber. Salah satu perbuatan tindak pidana siber yang sering terjadi di dalam masyarakat kita saat ini adalah kejahatan di bidang kesusilaan yaitu kejahatan pornografi siber  (cyberpornography). Cyber Pornography sendiri barangkali dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet Persebaran tindak pidana pornografi siber yang marak terjadi saat ini banyak dilakukan melalui internet, khususnya menggunakan media sosial. Tidak hanya kalangan dewasa maupun anak muda saja yang menjadi penikmatnya tetapi anak-anak pun turut serta dengan mudah dapat mengaksesnya.

Dibutuhkan suatu  produk hukum yang dapat menjangkau lebih dalam pelaku kejahatan pornografi, mengingat sebagaimana yang telah disinggung diatas berkaitan dengan peraturan yang ada masih terkesan adanya kerancuan hukum bahkan tumpang tindih pemaknaan bunyi pasal, yaitu antara apa yang dimaksud dengan “pornografi” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pornografi dan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Penyebaran, Gambar Porno, Akun Media Sosial

I.PENDAHULUAN

Kemajuan  teknologi  informasi  dan  media  elektronik  di  dunia  saat  ini  mengalami perubahan  yang  sangat  cepat.  Ilmu pengetahuan  dan  teknologi  telah  menghasilkan  sarana- prasarana,  piranti  dan  alat-alat  yang  mempermudah  manusia  dalam  melakukan  berbagai aktivitas. Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era  globalisasi  yang  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  orang  di  dunia  untuk  saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Media sosial termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, dalam hal ini seseorang dapat berkomunikasi dengan teman maupun orang asing yang tidak dikenal tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.

Perkembangan media sosial ini terus menurus berkembang sesuai dengan berkembangnya kebutuhan di masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan dampak, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. semakin meningkatnya perkembangan kemudahan komunikasi yang terjadi saat ini mengundang timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, di samping perkembangannya tersebut tidak diiringi dengan perkembangan pengetahuan dari masyarakat tentang hukum, hal ini menyebabkan  seseorang menjadi korban  perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini juga telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dan mengekspresikan dirinya, pada awalnya ketika masyarakat belum terbuka seperti sekarang ini, begitu pula media massa dan teknologi komunikasi  belum  berkembang  seperti  saat  ini,  semua  bentuk  pencabulan  atau  tindakan- tindakan yang jorok dengan menonjolkan objek seks disebut kata “porno”.

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah  Cybercrime atau kejahatan siber. Salah satu perbuatan tindak pidana siber yang sering terjadi di dalam masyarakat kita saat ini adalah kejahatan di bidang kesusilaan yaitu kejahatan pornografi siber  (cyberpornography). Cyber Pornography sendiri barangkali dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet.  Menurut Wirjono Prodjodikoro termasuk juga dalam pornografi ini gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu menyinggung rasa susila dari orang yang membaca dan melihatnya. Termasuk di dalamnya bukan saja ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya nafsu birahi antar pria dan wanita. Persebaran tindak pidana pornografi siber yang marak terjadi saat ini banyak dilakukan melalui internet, khususnya menggunakan media sosial. Tidak hanya kalangan dewasa maupun anak muda saja yang menjadi penikmatnya tetapi anak-anak pun turut serta dengan mudah dapat mengaksesnya.

Kehadiran hukum sebagai a tool of social control sangat diperlukan, yakni fungsi  hukum  sebagai  alat  pengendali  sosial.  Dimana  menurut  Ronny  Hantijo  Soemitro “Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tututan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi”. Penindakan tindak pidana siber sangat tidak  mudah  dilakukan  jika  hanya  menggunakan  hukum positif  konvensional,  karena  sifat kejahatan  tersebut  dapat  bersifat transasional.  Dibutuhkan suatu  produk hukum yang dapat menjangkau lebih dalam pelaku kejahatan pornografi, mengingat sebagaimana yang telah disinggung diatas berkaitan dengan peraturan yang ada masih terkesan adanya kerancuan hukum bahkan tumpang tindih pemaknaan bunyi pasal, yaitu antara apa yang dimaksud dengan “pornografi” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pornografi dan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya penyuluhan hukum terhadap siswa-siswi menengah ke atas guna pengenalan dan pemahaman hukum yang berkaitan dengan undang-undang pornografi dan penyalahgunaanya yang dilakukan melalui media sosial, terutama media- media sosial yang sifatnya mempunyai akun pribadi. 

2.METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan Hukum tentang Penyebaran Gambar Porno Melalui Akun Media Sosial Di Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Yapena Bandar Lampung ini adalah dengan cara :
1.	Pemaparan materi melalui Power Point
2.	Diskusi Tanya jawab

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan terhadap para siswas-siswi kelas X dan XI di Sekolah Menengah Kejuruan YAPENA diketahui bahwa banyak dari para siswa-siswi yang belum menyadari tentang efek negatif terpaan pornografi di media massa terhadap  perilaku remaja. Kegiatan penyuluhan tentang efek negatif paparan pornografi di media online terhadap perilaku remaja mendapat sambutan yang sangat baik dari peserta penyuluhan.
Materi yang diberikan dalam penyuluhan ini memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan YAPENA tentang efek negatif dari pornografi di media online yang bisa berdampak terhadap perilaku remaja. Berdasarkan pengakuan peserta penyuluhan mereka merasa penyuluhan ini sangat penting bagi mereka remaja generasi penerus bangsa. Hasil dari serangkaian kegiatan pengabdian kepada siswa-siswi   ternyata cukup memuaskan,  baik  bagi  peserta  penyuluhan  maupun  bagi  tim  penyuluhan  serta  penguasaan peserta penyuluhan terhadap materi yang diberikan.
Pemahaman peserta penyuluhan terlihat pada saat diskusi dan tanya jawab peserta dengan tim penyuluh. Ternyata para peserta mampu menyerap dan memahami materi yamg disampaikan, terutama diskusi tentang bagaimana mengantisipasi efek negatif paparan pornografi di media online terhadap perilaku remaja. Dari hasil pertanyaan yang dilakukan dalam diskusi terhadap peserta setelah diberikan materi penyuluhan, maka dapat disimpulkan bahwa peserta mulai dapat mengetahui dan memahami dengan baik efek paparan pornografi di media online terhadap perilaku remaja

                             Gambar 1. Suasana Penyuluhan di Kelas

                                Gambar 2.  Foto bersama setelah penyuluhan dengan pelajar dan guru

4.SIMPULAN
Pornografi utamanya disebabkan oleh era keterbukaan saat ini dan lemahnya pengawasan orang tua dan guru terhadap perilaku anak juga masih minim. anak usia sekolah merupakan asset bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Berdasarkan hasil penyuluhan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Tiap individu sebaiknya  lebih selektif dalam memilih teman dan aktivitas pergaulan sehari-hari. Selain itu, setiap siswa-siswi perlu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyalahgunakan teknologi untuk hal yang negative, salah satunya dengan menyebarkan gambar-gambar porno.
2.  Pornografi  sangat memengaruhi  nilai  dan  prestasi  akademik.  Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai akademik, peran orang tua dalam mengawasi anak sebaiknya lebih intesif dalam implementasinya.

5. DAFTAR PUSTAKA
Wirawan, Sarlito.2009.  Psikologi remaja. Jakarta: Raja Grafindo

Supartiningsih,  2004.  Melacak  Akar  Masalah  Pornografi  dan  Pornoaksi  serta  Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial”, dalam Jurnal Filsafat, Jilid 36, Nomor 1, April 2004.

Ulfah Fathu Rahmah. 2016. Gambaran Keterpaparan Media Massa Berkonten Pornografi Pada Usia Menarche Di Wilayah Kecamatan Pancoran Mas – Depok. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Tuti Widiastuti. 2015. Media Dan Pornografi. Universitas Bakri.

Evawani. Rumyeni, Lubis  Elysa,  Yohana. Nova. 2013. Pengaruh Terpaan Pornografi Di Media Massa Terhadap Perilaku Remaja Di Kota Pekanbaru. Universitas Riau.

 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi